Politik Kriminalisasi dan Skandal Sex

foto:www.sayangi.com

Tidak ada satupun arena peperangan sekejam arena politik, karena peperangan itu sendiri adalah efek dari pertarungan politik. Politik dalam ranah apapun, yang menurut kaum marxian, semua sikap manusia yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh hakikatnya adalah sikap politik yang membawa kepentingan individu maupun kelompok.

Politik menghendaki kebebasan dalam bersikap, membawa prinsip kepentingan, dan meniscayakan melakukan segala cara untuk terwujudnya kepentingan itu. Sedangkan kebebasan, prinsip, dan kepentingan itu sendiri ada bermacam-macam level. Ada yang mengusungnya dengan level tinggi dengan semangat ideologi yang tinggi, ada juga level ecek-ecek yang tujuannya sangat pragmatis.

Dalam level ideologi yang tinggi, para petarung politik akan menggunakan cara-cara intelektual, menghembuskan banyak wacana yang mengarah kepada titik kepentingan itu, mempengaruhi basis dengan turun langsung melakukan agitasi dan propaganda, memproduksi sebanyak mungkin massa rakyat terdidik untuk mengusung kepentingan itu.

Sedangkan dalam level ecek-ecek, para politisi hanya perlu mencari celah saja. Terkadang mereka tanpa basa-basi mencari kelemahan individu lawan politiknya. Jika yang dilawan adalah kelompok, maka pimpinan kelompok itulah target untuk dicari kelemahannya bahkan kesalahannya. Kesalahan yang dilakukan pimpinan kelompok tersebut menjadi makanan empuk untuk mengalahkannya.

Dalam arus politik modern, level ecek-ecek ini yang paling sering digunakan. Dimana ketika terjadi kebuntuan intelektual, maka cara yang dlakukan adalah mencari kesalahan individu lawan politiknya. Contohnya sudah banyak sekali, yang sering kita dengar adalah kriminalisasi, di mana aparat hukum menjadi senjata politik yang ampuh, dengan menggunakan ajian pasal-pasal hukum, lawan poltik tinggal diikat dengan pasal-pasal itu agar jatuh seketika.

Di Indonesia sendiri, istilah kriminalisasi seringkali diperdengarkan. Kasus-kasus yang menimpa Abraham Samad, Bambang Widjoyanto, juga Antasari Azhar. Ketiga orang itu “dipaksa” melepas status sebagai pimpinan KPK karena dianggap terlalu galak dengan menangkapi banyak Elit negara di antaranya para menteri, ketua partai, pengusaha besar, bahkan hampir saja menyentuh presiden.

Abraham Samad dikenai pasal skandal seks, Bambang Widjoyanto dikenai pasal membela bupati korup, sedangkan Antasari Azhar dikenai pasal konspirasi pembunuhan berencana.

Bukan hanya ketiga orang itu, di lingkaran politik, sesama politisipun saling sandra “kartu AS” masing-masing lawan politiknya. Karena setiap politisi juga punya kesalahan menyangkut perilaku politiknya, entah kesalahan administrasi, kesalahan menggunakan wewenang, uang proyek yang gagal SPJ, urusan rumah tangga, bahkan hingga skandal seks.

Jika yang dikriminalisasi terkait korupsi, penyalahgunan wewenang, dan gagal SPJ itu tidak jadi soal, kerena ketiga hal itu menyangkut kepentingan umum. Namun, jika yang menjadi bahan kriminalisasi adalah sekandal seks, jelas ini tidak fair. Karena seks adalah urusan individu. Apakah skandal seks adalah perilaku yang bebas hukum? Tentu saja tidak, sebagai bangsa timur yang menjunjung tinggi adat-budaya, tentu skandal seks adalah perbuatan memalukan. Akan tetapi, ranah hukumnya adalah hukum individu atau rumah tangga, dalam ranah fiqih dikenal dengan Al-ahwal Al-syakhsiyah, berbeda dengan Al-siyasah Al-Jinayah yang berarti hukum politik dan tata negara. Dan ada satu lagi Al-hudud yaitu hukum kriminal atau pidana, nah dalam Al-hudud inilah hukum Qishashpotong tangan bagi pencuri dan hukuman mati bagi pembunuh berlaku.

Hukum positif indonesia memang tidak mengenal pemisahan antara hukum individu dengan hukum politik, sehingga tak jarang terjadi hal-hal yang urusannya kenegaraan dibawa keranah individu. Seperti contoh kasus yang menjerat Habib Rizieq Shihab.

Imam besar FPI yang dikenal lantang mempropagandakan ideologi Islam sebagai falsafah negara, yang juga terang-terangan memusuhi non-muslim, atau setidak-tidaknya ingin menjadikan non-muslim sebagai warga negara kelas dua di Indonesia ini, tetap saja kita harus melihat bahwa ini adalah gerakan ideologis. Dengan dasar ini, saya melihat bahwa kesalahan yang dibuat oleh FPI adalah kesalahan visi-dan misi organisasinya, bukan kesalahan individu, terlepas pula dari kesalahan individu-individu yang ada di dalam FPI termasuk pimpinannya yaitu Habib Rizieq. Sekalipun Rizieq Shihab tidak paham soal gerakan ideologis.

Bukan saya membela Habib Rizieq yang tengah terjerat kasus skandal seks, tapi jika yang diurusi hanya skandal seksnya, maka permasalah yang dibawa FPI sebagai gerakan ideologis akan tergerus oleh isu ini. Kita akan kehilangan raison d’etre untuk menghukum FPI yang mengganggu ideologi negara. Sekalipun nanti Rizieq mendapat vonis hukuman, FPI akan tetap berkibar sebagai sebuah organisasi, dan gerakan ekstremnya akan tetap muncul siapapun pimpinannya.

Mungkin aparat hukum bisa membagi dua urutan untuk menyelesaikan kasus-kasus FPI sebagai entitas organisasi dan anggota-anggotanya sebagai entitas individu. Pertama, usut tuntas “kejahatan” ideologis yang dilakukan FPI dan organ-organ lain yang melawan ideologi negara dengan pemaksaan dan kekerasan. Baru kemudian usut satu-persatu kasus individu Habib Rizieq dan juga semua anggota-anggota FPI dan organ-organ Islam ekstreme yang lain. Dengan demikian, pengusutannya bisa berjalan dengan jernih dan tuntas.

Namun sebenarnya, persoalan yang paling menyita energi dan menyerap banyak biaya adalah karena kentalnya aroma politik pragmatis. Yang dalam kasus Rizieq, dia disinyalir sebagai senjata politik. Dan seperti saya sebutkan di atas, pertarungan politik saat ini bukan politik ideologis, tapi politik pragmatis. Dan dalam kasus Rizieq menyangkut dengan Pilkada DKI.

Jujur saja, misi ideologis yang diusung organ Islam garis keras sudah tidak lagi berkumandang. Ketika zaman dulu mereka bersuara lantang tentang konsepsi khilafah Islam di Indonesia, kini suara mereka lebih banyak bicara soal penistaan agama dan fatwa-fatwa murahan MUI.

NU dan gerakan nasionalis juga demikian, sudah tidak lagi keras melawan ideologi khilafah secara intelektual. Gerakan nasionalis justru lebih menikmati kasus skandal seks yang menimpa Habib Rizieq dan individu anggota FPI.

Zaman modern ini, di tengah derasnya arus informasi dan komunikasi, disertai dengan semakin banyaknya varian media sosial, maka semakin mudah menghembuskan isu-isu murahan untuk bertarung di arena politik. Sudah sekian banyak berita-berita tentang kehidupan pribadi politisi dan elit negara tersebar di media sosial.

Di samping majunya perangkat telekomunikasi, masyarakat kita memang suka sekali dengan berita gosip. Media-mediapun menangkap hal ini sebagai tambang emas. Media-media sudah tak peduli dengan kualits dan validitas berita, yang penting berita yang disebar dimakan oleh halayak ramai. Maka demikian, aib menjadi bumbu politik yang paling terasa. Dan rata-rata aib yang dihembuskan kepublik pasti berkaitan dengan seks dan perempuan cantik.

Sudah berapa banyak berita sekandal seks politisi dengan perempuan cantik muncul di media? Dan semuanya sukses menghentikan karir politik mereka.

Pertarungan politik modern memang berbeda dengan pertarungan politik zaman dulu. Coba kita baca sejarah pertarungan antara Kartosoewirjo sebagai pimpinan DI/TII dan Soekarno sebagai presiden. Soekarno tak pernah membahas aib Kartosewirjo yang punya istri banyak, doyan kawin-mawin, dan jarang sholat. Demikianpun Kartosoewirjo, dia tak menyinggung kepribadian Soekarno yang maniak perempuan. Mereka mengusung keyakinan masing-masing dan bertarung dengan basis ideologi masing-masing. Mereka juga aktif turun kebasis untuk memproduksi massa rakyat terdidik yang kelak akan mendukung ajaran mereka. Dan pemenangnya adalah Soekarno yang berhasil mencetak banyak massa rakyat terdidik yang menjadi pengikutnya.

Kenapa demikian? Karena mereka sadar, saling sandra skandal pribadi bukanlah sikap kesatria. Perang ideologi harus pula bertarung dengan cara-cara ideologis. Bukan dengan cara-cara pragmatis bagaikan menyebar gosip artis.

COMMENTS

Name

artikel,256,berita,110,Cerpen,4,esai,26,Fotografi,19,hiburan,7,jualbeli,1,kolom,4,opini,2,Puisi,20,resensi,3,sastra,15,semartv,6,
ltr
item
SemarNews.com: Politik Kriminalisasi dan Skandal Sex
Politik Kriminalisasi dan Skandal Sex
https://2.bp.blogspot.com/-BNpMsbZehLA/WJS4vQGiSNI/AAAAAAAABg4/pUVRxFM2WSMxkt_Tpv9ofYda1K-EnMnEACLcB/s640/4ede0c81843b7e700bbde76a6f68fbe2_XL.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-BNpMsbZehLA/WJS4vQGiSNI/AAAAAAAABg4/pUVRxFM2WSMxkt_Tpv9ofYda1K-EnMnEACLcB/s72-c/4ede0c81843b7e700bbde76a6f68fbe2_XL.jpg
SemarNews.com
https://www.semarnews.com/2017/02/politik-kriminalisasi-dan-skandal-sex.html
https://www.semarnews.com/
https://www.semarnews.com/
https://www.semarnews.com/2017/02/politik-kriminalisasi-dan-skandal-sex.html
true
6531980057997603091
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy