Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Ratusan Banser Geruduk Kabupaten Wonosobo, Tagih Janji Bupati.



Semarnews.com || Wonosobo - Setelah hasil audiensi tidak mendapat respon positif, hari ini (06/08) ratusan massa dari Ansor, Banser beserta Badan Otonom (Banom) didukung warga nahdliyyin menggeruduk dan memenuhi halaman kantor Bupati Wonosobo. Kedatangan mereka bermaksud menagih janji Bupati Wonosobo untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo.

Di bawah komando Ketua PC GP Ansor Kabupaten Wonosobo Santoso, Mereka menuntut Pemkab Wonosobo menegakkan Perda tersebut, "Kami meminta Bupati Wonosobo pada hari ini juga untuk melaksanakan komitmen atau janji yang telah diucapkan saat Audiensi pada 5 April lalu" tegas Santoso. Janji tersebut, kata dia, memberlakukan Perda dan memberikan sanksi tegas berupa penutupan tempat hiburan, terutama usaha tempat karaoke yang tidak mematuhi Perda yang ada.

Menurutnya, Selain keberadaannya tidak memiliki izin sesuai aturan, selama ini tempat hiburan karaoke juga tidak memberikan manfaat bagi Pendapatan Daerah. Bahkan, sejak ditetapkannya Perda pada sampai hari ini, tidak ada pengusaha tempat hiburan karaoke yang melaksanakan perda tersebut sekalipun telah diberikan peringatan.

"Aksi kami pada hari ini merupakan wujud dukungan terhadap Pemerintah Daerah agar lebih tegas dalam melaksanakan kebijakan daerah" tegas Santoso, "Kami meyakini bahwa keberadaan tempat hiburan karaoke lebih mendatangkan Madharat dari pada Mashlahat" imbuhnya. Dia mengaskan bahwa masyarakat Wonosobo merupakan masyarakat religius yang tidak membutuhkan adanya tempat hiburan karaoke. Keberadaan tempat hiburan karaoke justru memiliki dampak sosial yang buruk seperti degradasi moral generasi muda, timbulnya masalah dalam rumah tangga dan dampak negatif lainnya.

Sementara, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Wonosobo meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wonosobo untuk menggunakan haknya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat sekaligus Pengusul Perda.

Pertama, DPRD Kabupaten Wonosobo dalam waktu yang ditentukan supaya menggunakan Hak Interpelasi untuk memanggil dan menanyakan kepada eksekutif atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Wonosobo.

Kedua, DPRD Kabupaten Wonosobo dalam waktu yang ditentukan supaya menggunakan Hak Angket untuk menyelidiki penyebab tidak dilaksanakannya Peraturan Daerah tersebut.

Ketiga, apabila Hak Intepelasi dan Hak Angket tidak juga dilaksanakan, maka kami mendorong DPRD Kabupaten Wonosobo untuk menggunakan Hak Menyampaikan Pendapat atau mosi tidak percaya kepada eksekutif yang tidak sanggup melaksanakan Perda sesuai dengan Undang-undang dan/ atau Peraturan Pemerintah yang berlaku. (HQ.semarnews)
---------------

Posting Komentar untuk "Ratusan Banser Geruduk Kabupaten Wonosobo, Tagih Janji Bupati."

Berlangganan via Email