Sejak 2014 Jokowi Paling Sering Jadi Korban Hoaks



JAKARTA II SemarNews.com – Lembaga survei Politicawave merilis hasil survei terbaru yang menemukan bahwa Presiden Joko Widodo menjadi korban hoaks politik mulai Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019. Kesimpulan Politicawave itu didasari atas pemantauan di media sosial (medsos) selama periode 28 Januari sampai 4 Februari 2019 yang membincangkan Pasangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi.

Hasil pemantauan tersebut menyajikan fakta jika hoaks di Pilpres 2014 dan 2019 grafiknya meningkat. Dan sejumlah oknum kelompok yang menyerang Jokowi-Ma'ruf juga tinggi.

"Pada Pilpres 2014 pasangan Jokowi-JK mendapat serangan hoaks tujuh kali lebih besar daripada pasangan Prabowo-Hatta," ujar Pendiri Politicawave, Yose Rizal, saat memaparkan hasil survei soal Capres Pilihan Netizen di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (7/2).

Yose menambahkan, selama proses Pilpres, Politicawave memantau 10 isu hoaks dengan jumlah percakapan terbesar, yaitu isu Ratna Sarumpaet, hutang pemerintah, kontainer surat suara, e-Toll dari utang Cina, e-KTP palsu dari China. Kemudian, Jokowi dituduh PKI, konsultan asing, ijazah SMA Jokowi palsu, 10 juta tenaga kerja asing (TKA) China, dan Ma'ruf Amin diganti Ahok.

"Terlihat 10 isu hoaks terbesar tersebut ditujukan untuk menyerang Jokowi. Sejak Pilpres 2014 sampai 2019 terlihat bahwa Jokowi adalah korban hoaks politik," terangnya.

Yose melanjutkan, berita hoaks soal Jokowi orang PKI sudah sejak lama gencar di media sosial dan menjelang Pilpres 2019 baru disanggah oleh Jokowi. "Seharusnya bantahan dilakukan secepatnya sebelum berita hoaks menyebar ke publik. Akibatnya, sekarang sulit diatasi," tutur Yose.

Menurutnya, pencegahan hoaks merupakan tugas bersama seluruh komponen rakyat Indonesia. Rakyat tidak boleh tertipu oleh isu hoaks dalam mengambil keputusan memilih pemimpinnya.
"Isu hoaks juga sangat berbahaya dan dapat memecah belah persatuan bangsa. Isu hoaks juga dapat mengganggu fokus pemerintahan terpilih dalam melaksanakan tugasnya," ulasnya.

Dalam penelitian tersebut, Politicawave memperoleh sebanyak 1.899.881 total percakapan terkait kedua kandidat yang dilakukan oleh 267.059 akun selama periode penelitian 28 Januari hingga 4 Februari 2019. PoliticaWave melakukan pengumpulan data secara realtime dari berbagai media sosial yang ada di Indonesia, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, forum daring, dan portal berita.

Sementara itu, salah satu Tim Gerakan Tangkal Fitnah (GTF) Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Hendrasmo menjelaskan, penyebaran hoaks terpola pada Pilpres 2019. Totalnya ada 18 provinsi yang terpapar dan rawan hoaks.

"Kami mendapatkan hoaks atau disinformasi yang terpola, sistematis, yang dialamatkan untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin," ujar Hendrasmo di Posko Cemara, Jakarta Pusat, kemarin.

GTF menjelaskan, provinsi yang terpapar hoaks yakni, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Banten, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara.
"Ini adalah provinsi yang sangat serius terpapar hoaks," jelasnya.

Sedangkan lima provinsi rawan terpapar hoaks adalah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Hendrasmo berpendapat, penyebaran hoaks dilakukan dengan pola penyebaran berulang-ulang. "Pertama isu PKI, anti-Islam, kriminalisasi ulama, TKA asing, China, utang luar negeri, pengangguran dan barang mahal, juga terkait penyelenggaraan pemilu," tukasnya. (HW-)
---------------

Comments

Popular posts from this blog

Antara Candana dan Mataram

PSSI saja bisa dibekukan, kenapa HTI tidak?

Jika Wahyu Telah Hilang, Ibukota Akan Gamang