Yusuf Mansyur Dukung Jokowi, Bukti Jokowi Tak Krimininalisasi Ulama



JAKARTA II SemarNews.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasist Raharjo, menyatakan dukungan Ustad Yusuf Mansur (UYM) terhadap Joko Widodo (Jokowi) dapat mempengaruhi publik untuk membangun narasi politik calon presiden (capres) nomor urut 01 itu tidak melakukan kriminalisasi atau politisasi ulama.

"Yusuf Mansur itu tipe ulama yang fleksibel, sehingga apapun dakwahnya bisa diterima pihak manapun. Posisi ini penting bagi kubu Jokowi untuk membuktikan pada publik kalau ulama itu dirangkul bukan dikriminalkan," terang Wasisto Raharjo, Selasa (12/2).

Ia mengatakan, dengan adanya dukungan tersebut, para pengikut UYM pun juga akan ikut memilih Jokowi di pemilihan presiden (pilpres) tanggal 17 April 2019 nanti.

Selain itu, lanjutnya, melalui dakwah UYM yang terkenal secara meluas di daerah perkotaan, mampu mempengaruhi suara kalangan muslim. Terutama pemilih muslim dari kalangan kelas menengah.
"Saya pikir itu sinyalemen bagus untuk meraih lebih banyak suara kalangan kelas menengah muslim. Terutama kalangan massa mengambang," ujar Wasisto.

Namun, Peneliti LIPI itu mengatakan, terdapat resiko yang akan menimpa UYM jika menyatakan sikap untuk mendukung Capres nomor urut 01. Yakni akan mempertaruhkan reputasi UYM sebagai ustad di hadapan jamaahnya.
"Saya kira risiko ada. Terlebih lagi ketika ulama melakukan endorsement politik itu, jelas pengaruhnya ke reputasi dan legitimasi di depan jamaah bila sampai calonnya kalah," pungkasnya.

Beberapa hari yang lalu pendiri perusahaan bisnis Paytren Yusuf Mansur secara terang terangan mengarahkan dukungannya ke Capres no urut 1 Jokowi-Maruf. Hal itu teungkap setelah Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi membocorkan pesan WhatsApp (WA) Yusuf Mansur.

Yusuf Mansur bercerita banyak hal, namun satu di antaranya mengenai dukungannya kepada Jokowi.
Ia mengaku mendapat penolakan saat menegaskan dukungannya untuk Jokowi. Dituliskannya, Jokowi mengkhawatirkan nasib bisnis pembayaran Paytren yang merupakan milik Yusuf Mansur.

"Saya sudah lama ingin bicara. Tapi dilarang beliau. Demi Allah. Beliau berulang kali bilang. jangan bela saya. Kasianin Paytren. Nanti ditinggal umat," tulis Yusuf Mansur.

Selain itu, Yusuf Mansur memberikan kesaksian tentang kebiasaan ibadah Presiden Joko Widodo. "Soal Pak Jokowi dipikir melakukan pencitraan, termasuk ibadah sebagai pamer, enggak banget. Itu mungkin persepsi dari orang lain, bukan dirinya. Dari 2007, beliau sudah puasa sunah, sekeluarga. Rasanya kebiasaan ini, enggak mungkin dipamerkan. 2007 itu, yang saya ketahui," ucap Yusuf Mansur belum lama ini.

Jokowi saat masih menjabat Wali Kota Solo dan Yusuf Mansur saat Peresmian Rumah Sedekah di Solo pada tahun 2010. Yusuf bercerita, ibu kandung Jokowi punya amalan membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap malam sejak tahun 2000-an. Kebiasaan itu juga dilakukan oleh Jokowi.

"Sampai kemudian 2004, Pak Jokowi bisa ekspor perdana. Dibacanya Qulhu (Al-Ikhlas) dan Al-Fatihah terus sampai jadi wali kota. Dibaca terus, jadi wali kota lagi. Dibaca terus, tiap malam jadi gubernur. Dibaca lagi sampai jadi presiden," ungkapnya.

Keterangan amalan itu didapatkan Yusuf Mansur dari adik-adiknya Jokowi yang sudah lama memakai hijab. "Dan saat cerita ini di hadapan saya dan istri, jauh dari pencitraan dan cerita palsu," lanjutnya.

Selain itu, ada kebiasaan lain Jokowi yaitu Salat Hajat yaitu salat sunah yang bisa dilakukan umat Islam saat memiliki kebutuhan atau hajat. Dikerjakan minimal 2 rakat dengan waktu yang tak terikat.

Jokowi saat masih menjabat Wali Kota Solo dan Yusuf Mansur saat Peresmian Rumah Sedekah di Solo pada tahun 2010.  "Jarang banget juga kali ada Presiden yang hampir tiap hari Salat Hajat doain rakyatnya, dan ngajak menteri-menteri untuk Salat Hajat. Hajatin ke Allah bila ada apa-apa," terangnya.

Tak hanya itu, sejak menjabat wali kota, Jokowi sudah mendukung penuh gerakan sedekah dan tahfiz (hafalan) Al-Quran. (HW-)
---------------

Comments

Popular posts from this blog

Antara Candana dan Mataram

PSSI saja bisa dibekukan, kenapa HTI tidak?

Jika Wahyu Telah Hilang, Ibukota Akan Gamang