Kemenkumham Bantah Pelayanan Publik Dipersulit Bagian Pengaduan



SEMARNEWS.COM | SEMARANG - Sebagian besar masyarakat tidak ingin terkena masalah ketika memiliki perusahaan atau badan hukum. Namun, kadang ada yang bisa mengurus perizinan ada juga yang enggan lantaran proses dan persyaratan yang terlalu ribet, sehingga masyarakat lebih memilih jalur melalui orang dalam.

Hal ini menimbulkan transparansi dan tagline yang dipasang tiap instansi pemerintah seperti no pungli, stop korupsi dan gratifikasi terkesan menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat. Seperti yang dialami oleh seseorang yang hendak mengurus izin Hak Cipta di Kantor wilayah Kemenkumham Jateng. Sebut saja PJ yang sudah dua kali harus ngeprint lantaran masalah sepele. Yakni tidak boleh tanggal kemarin dan ukuran kertas harus sesuai dengan yang diinginkan pihak Front Office (FO). Padahal dalam persyaratan tidak ada keharusan untuk membuat seperti itu.

"Kami jengkel karena hanya salah penulisan dan ukuran kertas saja. Kenapa kami harus bolak balik Semarang-Bandungan. Ini jarak tidak deket lho, jauh dan harus butuh biaya karena ada tanda tangan perusahaan dan kelurahan," katanya.

Selang dua hari, lanjutnya menerangkn, dirinya pun kembali lagi ke Kanwil Kemenkumham. Alangkah kagetnya saat diberi tahu ada kesalahan penulisan yang sangat sepele dan harus mengulang. Yakni tanggal lantaran saat pengetikan dia lupa mengganti hari itu juga.

"Kami merasa kecewa. Bila mana kami harus bayar ya kami bayar biar bisa cepet selesai dan clear," ketus PJ.

Sementara itu, Kepala sub bidang pelayanan kekayaan intelektual, M Hawari saat dimintai keterangan membantah perlakuan FO kepada masyarakat yang hendak mengurus perijinan seperti Hak Cipta. Namun, ia menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporakan ke bagian pengaduan. Tujuannya, keluhan masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti.

"Pada intinya kami terus berbenah. Tidak hanya di FO tapi juga struktural yang membidangi Kekayaan Intelektual. Kami pun berkomitmen untuk memeberikan pelayanan yang baik kepada publik," jelasnya, Jumat (17/5/2019). (HQ)
---------------

0 Response to "Kemenkumham Bantah Pelayanan Publik Dipersulit Bagian Pengaduan"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel